DPR Dukung MIND ID Atasi Tambang Ilegal dan Kembangkan Hilirisasi Timah

- Editor

Kamis, 25 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Holding BUMN Pertambangan MIND ID memperkuat tata kelola PT Timah Tbk (TINS) dengan fokus pada pengendalian tambang ilegal dan percepatan hilirisasi produk timah. Komisi VI DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan DPR mendukung penuh pembentukan Satgas Timah dan langkah pengendalian tambang ilegal.

“Ini era baru. Presiden sudah menegaskan tidak akan mundur menghadapi mafia, termasuk mafia timah. Kami berharap implementasi langkah ini konsisten agar tidak terulang lagi kebocoran besar,” ujarnya dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Senin (22/9/2025).

Komisi VI juga mengapresiasi upaya PT Timah mengakomodasi penambang tradisional melalui koperasi dan kemitraan. Skema ini dinilai membuka jalan legal bagi masyarakat untuk berpartisipasi di sektor pertimahan tanpa bergantung pada pasar gelap.

Anggota Komisi VI DPR RI, Budi S. Kanang, memberikan perhatian khusus terhadap nasib penambang timah tradisional. Ia menekankan perlunya pemisahan secara tegas antara penambang tradisional dan penambang ilegal. Menurutnya, penambang tradisional sudah lebih dahulu ada sebelum perusahaan terbentuk, sementara penambang ilegal kerap dikendalikan oleh eksportir maupun pedagang tidak resmi.

Baca Juga :  Libur Panjang Isra’ Mi’raj 2026, Penumpang KAI Daop 9 Jember Tumbuh 27 Persen, Tembus 48 Ribu Orang

“Yang perlu diakomodasi secara sempurna adalah para penambang tradisional ini. Jangan sampai mereka menjual hasil tambangnya ke pasar gelap, tetapi diarahkan ke pasar resmi yang jelas,” tegasnya.

Direktur Utama PT Timah Tbk dalam paparannya di DPR menjelaskan perbaikan tata kelola menjadi prioritas utama. Melalui Satgas Internal, perusahaan melakukan penyekatan wilayah IUP, penertiban penambangan ilegal, serta mengorganisir penambang tradisional ke dalam koperasi.

“Kami bersaing langsung dengan yang ilegal. Dengan Satgas Internal kami melakukan penyekatan, mengorganisir penambang tradisional, dan memastikan seluruh timah dari IUP PT Timah masuk secara legal,” ujarnya.

Baca Juga :  Dari Meja Gorengan ke Gudang Parfum: Gilang Margi dan Misi Membesarkan Bisnis, Bukan Hanya Diri Sendiri

Dengan adanya penertiban tambang illegal ini, maka mampu meningkatkan kekuatan Timah dalam meningkatkan hilirisasi. imah tengah memperkuat hilirisasi dengan mengembangkan produk bernilai tambah seperti tin solder dan tin chemical melalui PT Timah Industri di Cilegon. Perusahaan juga mendorong pengolahan bijih timah medium grade menjadi logam siap ekspor kadar 99,9% SN, sehingga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Anggota Komisi VI DPR RI Budi Kanang menekankan pentingnya mapping yang jelas antara produksi tambang timah dan bahan baku hilir. “Hilirisasi harus lebih tinggi secara bertahap agar industri turunannya berkembang,” ujarnya.

Dengan dukungan politik dan penguatan tata kelola, MIND ID dan PT Timah diharapkan mampu menjadikan Bangka Belitung sebagai contoh pertambangan timah yang tertib, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.

Artikel ini juga tayang di VRITIMES

Berita Terkait

Tinjau Normalisasi Sungai Air Dingin Padang, Menteri PU Instruksikan Percepatan Penanganan dan Keterlibatan Masyarakat Melalui Program Padat Karya
Dari Ikan Pesmol ke Tabulla Rasa: Evolusi Resto Bandung yang Diam-Diam Ditiru Banyak Orang
Data Ekonomi Penting yang Perlu Dipantau Pelaku Pasar Setiap Pekan
Tinjau Proses Normalisasi Sungai Kuranji di Sumatera Barat, Menteri PU Pastikan Progres Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sesuai Rencana
Pemesanan Tiket KA Angkutan Lebaran 1447 H, Hingga H-4 Sudah Dapat Dipesan, Daop 7 Madiun Tembus 19.110 Pelanggan
Sambut Lebaran 2026, KAI Daop 7 Madiun Ajak Masyarakat Rencanakan Perjalanan Lebih Awal dan Bagikan Tips “War” Tiket
Sinergi KAI Daop 4 Semarang dan Pemkab Pemalang Bahas Rencana Pemberhentian KA di Stasiun Comal untuk Dukung Mobilitas dan Pariwisata Daerah
Lindungi Pekerja Operasional, KAI Divre III Gandeng PJK3 Pastikan Standar K3 Optimal
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 Februari 2026 - 19:01 WIB

Tinjau Normalisasi Sungai Air Dingin Padang, Menteri PU Instruksikan Percepatan Penanganan dan Keterlibatan Masyarakat Melalui Program Padat Karya

Minggu, 1 Februari 2026 - 16:01 WIB

Dari Ikan Pesmol ke Tabulla Rasa: Evolusi Resto Bandung yang Diam-Diam Ditiru Banyak Orang

Minggu, 1 Februari 2026 - 11:00 WIB

Data Ekonomi Penting yang Perlu Dipantau Pelaku Pasar Setiap Pekan

Minggu, 1 Februari 2026 - 00:00 WIB

Tinjau Proses Normalisasi Sungai Kuranji di Sumatera Barat, Menteri PU Pastikan Progres Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sesuai Rencana

Minggu, 1 Februari 2026 - 00:00 WIB

Sambut Lebaran 2026, KAI Daop 7 Madiun Ajak Masyarakat Rencanakan Perjalanan Lebih Awal dan Bagikan Tips “War” Tiket

Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:01 WIB

Sinergi KAI Daop 4 Semarang dan Pemkab Pemalang Bahas Rencana Pemberhentian KA di Stasiun Comal untuk Dukung Mobilitas dan Pariwisata Daerah

Sabtu, 31 Januari 2026 - 17:00 WIB

Lindungi Pekerja Operasional, KAI Divre III Gandeng PJK3 Pastikan Standar K3 Optimal

Sabtu, 31 Januari 2026 - 17:00 WIB

Peran Wilayah Arktik dalam Persaingan Global

Berita Terbaru