Bandung, 7 November 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang tahun 2025. Alokasi ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat, serta mendukung pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.
Secara rinci, alokasi
anggaran tanggap darurat Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp351,83 miliar
terdiri dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp300 miliar dan
Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp51,8 miliar.
Untuk mendukung kesiapan di lapangan, Kementerian
PU telah memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik, serta
menyiagakan 3.455 personel siaga di seluruh Indonesia.
Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan
anggaran telah mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4%. Fokus utama
penyerapan anggaran adalah untuk penanganan bencana hidrometeorologi, seperti
banjir dan tanah longsor. Beberapa contoh penanganan yang telah dilakukan
meliputi penanganan darurat dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru di
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dan penanganan abrasi serta banjir rob di
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Sisa anggaran sebesar Rp89,9 miliar disiapkan
untuk menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun 2025. Kesiapsiagaan ini
sejalan dengan prakiraan curah hujan tinggi (lebih dari 2.500 mm/tahun) dari
BMKG Climate Outlook 2025. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) per 2 November 2025, tercatat 2.715 kejadian bencana di
Indonesia, didominasi oleh bencana banjir sebanyak 1.337 kejadian (49,24%).
Ke depan, Kementerian PU memproyeksikan anggaran
tanggap darurat untuk tahun 2026 menjadi Rp449,1 miliar sebagai bentuk
penguatan kapasitas penanganan cepat di lapangan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, saat
memimpin Apel Siaga Bencana Nasional di Bandung, Jawa Barat (4/11/2025),
menegaskan urgensi respons cepat dalam penanganan bencana.
“Setiap detik menyangkut nyawa. Kementerian PU
harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk
keselamatan rakyat,” tegas Menteri Dody Hanggodo.
Dalam apel siaga bencana itu, Menteri Dody
Hanggodo juga menekankan tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional di lingkungan
Kementerian PU, yaitu Kesiapsiagaan Infrastruktur dan Keselamatan Publik,
Komando Terpadu dan Teknologi Respons Cepat, serta Pelayanan Publik yang
Manusiawi dan Berkelanjutan.
Sebagai bentuk penguatan kapasitas dan penanganan
cepat di lapangan, Kementerian PU telah memperkuat penggunaan teknologi
informasi dalam manajemen bencana melalui aplikasi SITABA (Sistem Informasi
Tanggap Darurat Bencana), yang dapat diakses publik melalui https://sitaba.pu.go.id.
Berdasar data SITABA per 4 November 2025 pukul
12.00 WIB, mencatat 3.574 kegiatan penanganan bencana telah dilakukan
Kementerian PU di berbagai daerah selama periode 2019-2025.
Selain itu, dengan berbasis data dan sinergi
lintas sektor serta dukungan kebijakan nasional, Kementerian PU memastikan
penanganan bencana pada tahun 2025 dan tahun-tahun seterusnya dapat berjalan
lebih cepat dan adaptif demi keselamatan masyarakat.
Program kerja ini
merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan
ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
