ACEH TAMIANG, 29 Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan percepatan penanganan infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Percepatan perbaikan ini dilakukan guna mencegah risiko gangguan kesehatan lingkungan serta memastikan layanan dasar masyarakat dapat segera pulih. Proses penanganan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari fase tanggap darurat hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pada dua fasilitas vital, yakni Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rantau dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Aceh Tamiang.
Menteri PU,
Dody Hanggodo, menegaskan bahwa keberadaan infrastruktur air dan sanitasi yang
layak serta merata menjadi aspek yang sangat penting dalam kondisi bencana,
seperti yang terjadi di wilayah Sumatera saat ini.
“Dalam
kondisi bencana tidak hanya sebatas pemenuhan pangan saja, ketersediaan air dan
infrastruktur juga sangat penting,” kata Menteri Dody.
Pada fase awal
atau tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan,
Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh telah memfokuskan upaya pada pembersihan
sisa volume sampah dan material sisa bencana. Tumpukan material ini sebelumnya
sempat menghambat akses dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan
yang serius bagi warga terdampak.
Sebagai langkah
cepat, Kementerian PU juga menyediakan layanan air limbah domestik dan limbah
tinja dengan memobilisasi sejumlah fasilitas sanitasi darurat. Fasilitas
tersebut meliputi toilet portable,
toilet mobile, serta
toilet knock down untuk mendukung kebutuhan sanitasi
harian masyarakat di lokasi terdampak.
Memasuki fase
rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merencanakan pemulihan total
infrastruktur sanitasi. Upaya ini bertujuan agar sistem pengelolaan sampah dan
air limbah domestik dapat kembali berfungsi secara normal dan berkelanjutan.
Langkah komprehensif ini mencakup pengadaan truk tinja, penyediaan tangki
septik beserta bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan
studi teknis apabila diperlukan.
Secara
spesifik, Kementerian PU telah menyiapkan penanganan permanen untuk TPA Rantau
di Kabupaten Aceh Tamiang. Lingkup pekerjaan meliputi perbaikan sel landfill eksisting, pembangunan sel landfill baru, perbaikan jalan akses, serta
pengadaan alat berat penunjang operasional.
Hingga 27
Desember 2025, progres fisik yang telah dilakukan di lapangan antara lain
pengangkutan sampah dan lumpur dari fasilitas publik seperti rumah sakit,
pasar, dan kawasan permukiman menuju area pembuangan (disposal). Selain
itu, pembersihan jalan akses menuju TPA terus dilakukan, serta memproses pemesanan
material geotekstil untuk perkuatan sel landfill.
Sementara itu,
di sektor air limbah, penanganan IPLT Kabupaten Aceh Tamiang mencakup perbaikan
jalan akses, pembersihan fasilitas IPLT eksisting, serta rehabilitasi unit bak
pengolahan, termasuk bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland.
Tercatat per 27
Desember 2025, tim di lapangan telah melaksanakan pembersihan jalan akses
menuju IPLT dan pembersihan lumpur pada bak pengolahan sebagai langkah awal
pemulihan fungsi layanan.
Sebagai bagian
dari inovasi peningkatan layanan sanitasi di masa depan, Kementerian PU juga
mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0. Inovasi
ini diharapkan dapat menjadi solusi sanitasi yang lebih berkelanjutan bagi
masyarakat Aceh Tamiang.
Program kerja
ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam
menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
