Polda Kalbar Laksanakan Jumpa Pers Terkait Penanganan Tindak Pidana Pemilu tahun 2023-2024

- Editor

Rabu, 27 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

algarinews.com – Pontianak Kalbar – Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.IK.,M.H., yang diwakili oleh Kabid Humas Polda Kalbar Kombes pol Raden Petit Wijaya, S.IK.,M.M., memimpin langsung Jumpa Pers tentang penanganan Tindak Pidana Pemilu selama Operasi Mantab Brata Kapuas 2023-2024 Polda Kalbar bertempat di Lobby Mapolda Kalbar. ( Selasa/26/03/2024)

Turut mendampingi Kabid Humas, AKBP Prinanto selaku Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kalbar, dan Kompol Lely Suheri,SH.,MM selaku Koordinator Penyidik Tindak Pidana Pemilu Ditreskrimum Polda Kalbar.

Kompol Lely menjelaskan bahwa Polda Kalbar telah mencatat sebanyak 26 kasus pada Pemilu 2024 yang terjadi dan dilaporkan di Kalimantan Barat.

“Kami telah menerima dan mencatat sebanyak 26 kasus pidana pada Pemilu tahun 2024 ini di Kalimantan Barat dengan rincian sebanyak 25 kasus telah dihentikan penyelidikannya di tingkat Gakkumdu dan satu kasus naik ke tahap penyidikan, kemudian di SP3 atau dihentikan”, Ungkap Kompol Lely.

Menurutnya kasus tindak pidana pemilu, merupakan kasus lex specialis, sehingga jika ada tindak pidana umum lainnya dapat dikesampingkan.

Ia juga menjelaskan bahwa tata cara penerimaan laporan tindak pidana pemilu pun berbeda dari tindak pidana umum biasanya, sehingga ketika ada dugaan tindak pidana pemilu yang akan dilaporkan seseorang, maka pelaporanya itu di pos sentra Gakkumdu baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Baca Juga :  Lanal Dumai Kenalkan Pancasila Sejak Dini Kepada Siswa-Siswi Paud Santo Tarcisius Dumai

“Ketika semua terpenuhi, yakni syarat formil dan materil, barulah laporan tersebut diregister dan dinaikkan ke tahap penyelidikan, disini anggota Bawaslu yg memproses penyelidikannya dengan pendampingan oleh penyidik Polri dan Jaksa, dalam waktu 14 hari kerja jika laporan tersebut memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu maka diserahkan ke penyidik Polri utk melakukan Proses penyidikan,” lanjut Kompol Lely.

Banyak kasus yg terjadi yg dilaporkan namun unsur- unsur tindak pidana pemilunya tidak terpenuhi, dan juga dgn singkatnya waktu, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikannya sehingga kasus yang ada atau yang telah teregister harus segera diselesaikan atau dihentikan karena daluarsa. Namun dari 25 kasus sampai saat ini masih ada yang dalam pembahasan.

“Penanganan tindak pidana pemilu memiliki batas waktu selama 14 hari kerja, di mana penyidik Polri, Kejaksaan dan Bawaslu harus menentukan atas setiap laporan yang masuk, apakah masuk kategori pidana pemilu, admnistrasi atau kode etik, hal ini harus dibahas terlebih dahulu.” Terang Kompol Lely.

Baca Juga :  Lanal Dumai Gelar Upacara Hari Bela Negara Ke- 75 Tahun 2023

Terkait dengan 26 kasus tindak pidana pemilu, yang terjadi di Kota Pontianak, Singkawang dan Kabupaten Ketapang. Adapun kategori pelanggaran yang terjadi yakni di saat tahapan kampanye, masa tenang serta pasca penghitungan suara.

“Jenis laporan pidana pemilu yang masuk yakni, seperti dugaan money politik, kampanye hitam dan kampanye diluar jadwal, pemasangan APK, mencoblos wakili yg tidak hadir”, dan lain-lain jelasnya.

Selain itu Kabid Humas polda kalbar Kombes pol R. Petit Wijaya kepada Awak media juga menyampaikan bahwa Polda Kalbar telah berusaha semaksimal mungkin di dalam mengawal setiap tahapan Pemilu tahun 2023- 2024.

“Kami Polda Kalbar telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengawal setiap tahapan Pemilu 2023-2024 ini, mulai dari persiapan Kampanye Partai Politik sampai dengan pelaksanaan sidang Pleno Terbuka tingkat Provinsi, kami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengamanan dan penegakan Hukum secara Proporsional terkait Tindak Pidana Pemilu 2024 ini, namun semua dibatasi oleh aturan perundang-undangan sehingga apabila tenggang waktunya terlampaui maka kasus akan daluarsa.” Pungkas Kabid Humas.

Sumber : Bidhumas Polda Kalbar
Jono

Berita Terkait

Beredar Surat Desakan dari Warga Masyarakat: Untuk Oknum Kades Margajaya: Begini Penjelasannya
Tak Berani Razia Penjual Miras Berinisial SGR Kapolsek Kalideres Diduga Terima Storan
Sukseskan Program BRI Peduli, BRI BO Dewi Sartika Gelar Pengobatan Kesehatan Gratis
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Gelar Kompanye Akbar di Stadion Ona
Kebun Adolina Gelar Program “ADOLINA PERDULI” untuk Anak Yatim dan Jompo
Hebat Gayus Berman Siburian Jefri Gultom Diduga Dibackup Kapolres dan Purba Anggota Polres, Kapolri Diminta Copot Kapolres dan Anggotanya Bermarga Purba
Soal Kritik Penggunaan E Katalog oleh Dewan Musa, Forwatu Banten: Justru dengan E Katalog Ruang Korupsi dapat Diminimalisasi
Panitia Muscablub MPC PP Sergai Resmi Menutup Pendaftaran, Ziad Ananta Calon Tunggal
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 4 November 2024 - 13:23 WIB

Beredar Surat Desakan dari Warga Masyarakat: Untuk Oknum Kades Margajaya: Begini Penjelasannya

Senin, 4 November 2024 - 11:55 WIB

Tak Berani Razia Penjual Miras Berinisial SGR Kapolsek Kalideres Diduga Terima Storan

Senin, 4 November 2024 - 10:14 WIB

Sukseskan Program BRI Peduli, BRI BO Dewi Sartika Gelar Pengobatan Kesehatan Gratis

Senin, 4 November 2024 - 00:08 WIB

Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Gelar Kompanye Akbar di Stadion Ona

Sabtu, 2 November 2024 - 05:08 WIB

Kebun Adolina Gelar Program “ADOLINA PERDULI” untuk Anak Yatim dan Jompo

Kamis, 31 Oktober 2024 - 10:39 WIB

Hebat Gayus Berman Siburian Jefri Gultom Diduga Dibackup Kapolres dan Purba Anggota Polres, Kapolri Diminta Copot Kapolres dan Anggotanya Bermarga Purba

Senin, 28 Oktober 2024 - 10:25 WIB

Soal Kritik Penggunaan E Katalog oleh Dewan Musa, Forwatu Banten: Justru dengan E Katalog Ruang Korupsi dapat Diminimalisasi

Minggu, 20 Oktober 2024 - 09:28 WIB

Panitia Muscablub MPC PP Sergai Resmi Menutup Pendaftaran, Ziad Ananta Calon Tunggal

Berita Terbaru