Jakarta, 11 Oktober 2025 – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, kembali menegaskan komitmen Kementerian PU untuk terus memperkuat tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan. Menurutnya, hal ini merupakan fondasi utama dalam pembangunan nasional untuk menyongsong visi Indonesia Maju 2045. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dody dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Dody menjelaskan
bahwa setiap proyek yang dibangun oleh Kementerian PU, mulai dari jembatan,
bendungan, hingga fasilitas publik lainnya, bukanlah sekadar bangunan fisik.
Lebih dari itu, setiap proyek merupakan sebuah investasi nilai dan warisan
berharga yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Ia
memandang infrastruktur sebagai penjaga keseimbangan antara tiga pilar utama:
pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Oleh karena
itu, tata kelolanya harus memastikan bahwa prinsip keberlanjutan menjadi sebuah
kebutuhan, bukan lagi sekadar pilihan.
“Setiap
infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi
tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang
bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” kata Menteri Dody.
Untuk
mewujudkan hal tersebut, Kementerian PU telah mengarahkan seluruh kebijakan
pembangunannya agar selaras dengan komitmen global. Beberapa di antaranya
adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Perjanjian Paris (Paris
Agreement), dan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction). Prinsip-prinsip global ini kemudian
diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang
konkret dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur.
Dalam
kesempatan yang sama, Menteri Dody turut memperkenalkan arah kebijakan baru
pembangunan Kementerian PU yang terangkum dalam visi PU608. Visi ini merupakan
bagian tak terpisahkan dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membawa
Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045.
Visi
PU608 sendiri memuat tiga misi utama yang ambisius, yaitu mencapai efisiensi
investasi dengan target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6,
menghapuskan angka kemiskinan hingga menuju 0%, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi hingga mencapai 8% pada tahun 2029.
“Pendekatan
ini diwujudkan melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas, serta berbagai
Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan,
rehabilitasi sekolah, jalan daerah untuk konektivitas, serta zona terpadu
pangan, energi, dan air,” papar Menteri Dody.
Kementerian
PU, lanjutnya, akan terus berupaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang
tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung pada
peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.
Menteri
Dody menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di sektor pendidikan tidak
hanya dimaknai sebatas penyediaan fasilitas belajar mengajar. Pembangunan ini
juga merupakan langkah nyata untuk pengentasan kemiskinan. Menurutnya, setiap
infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PU harus mampu memberi manfaat
sosial yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing generasi muda di masa
depan.
“Bagi
kami, ruang kelas bukan sekadar bangunan; itu adalah pintu keluar dari
kemiskinan. Ini bukan konstruksi, tapi pembebasan,” ujar Menteri Dody.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak –
Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
