Jakarta, 18 November 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025). Agenda utama Raker tersebut adalah pembahasan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 Kementerian PU per November 2025, serta Rencana Program dan Kegiatan pada TA 2026.
Menteri
Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, yang hadir memimpin jajaran Kementerian PU,
memaparkan progres capaian anggaran TA 2025. Menteri
Dody menjelaskan adanya peningkatan pagu efektif yang signifikan sejak
pembahasan pada bulan Juli hingga November 2025.
“Pagu efektif DIPA Kementerian PU yang telah kami
laporkan pada Raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 3 September 2025 sebesar
Rp86,6 T. Pagu tersebut kemudian mengalami penambahan pagu efektif sampai
dengan saat ini sebesar Rp23,21 T, sehingga total menjadi Rp109,81 T,” jelas
Menteri Dody.
Menteri Dody merinci bahwa penambahan tersebut berasal
dari pembukaan blokir efisiensi anggaran dan pengesahan belanja modal Lembaga
Manajemen Aset Negara (LMAN) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri
Keuangan.
Selain evaluasi tahun berjalan, Raker bersama Komisi V
DPR RI juga membahas arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kementerian PU
untuk tahun 2026.
“Untuk TA 2026, Kementerian PU memperoleh pagu anggaran
sebesar Rp118,5 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan
infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” tegas
Menteri Dody.
Pagu anggaran TA 2026 tersebut dialokasikan untuk
berbagai sektor prioritas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Prioritas tersebut mencakup pembangunan jaringan irigasi, peningkatan
konektivitas jalan nasional dan jalan daerah, penyediaan air minum dan
sanitasi, pembangunan bangunan gedung pendidikan dan pelayanan masyarakat,
serta percepatan infrastruktur berbasis masyarakat.
Secara rinci,
alokasi anggaran itu sebagai berikut:
1. Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air: berupa pembangunan
jaringan irigasi baru seluas 15.851 ha, rehabilitasi 197.430 ha jaringan
eksisting, serta lanjutan pembangunan 15 bendungan.
2. Ditjen Bina Marga: berupa pembangunan jalan baru sepanjang 191 km,
peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 1.392 km, pembangunan dan
duplikasi jembatan sepanjang 1.734 meter, serta pelaksanaan Inpres Jalan Daerah
sepanjang 36,65 km jalan dan 295,68 m jembatan.
3. Ditjen Cipta Karya: berupa pembangunan dan peningkatan kapasitas
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 918 liter per detik, perluasan
layanan SPAM berupa 49.640 sambungan rumah, pembangunan sistem pengelolaan air
limbah untuk 115.750 kepala keluarga, dan penyediaan fasilitas pengelolaan
persampahan berkapasitas 498 ton per hari.
4. Ditjen Prasarana Strategis: berupa pembangunan
104 Unit Sekolah Rakyat, 1.000 Unit Madrasah, 7 Unit Perguruan Tinggi dan
Perguruan Tinggi Keagamaan.
Selain itu, Kementerian PU juga berkomitmen melanjutkan
program prioritas sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres), baik di bidang
Penanganan Irigasi Daerah, Penanganan Jalan Daerah, Rehabilitasi Madrasah, dan
Pembangunan Sekolah Rakyat. Pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis
Masyarakat (IBM) seperti P3TGAI, PAMSIMAS, PISEW, dan TPS3R juga akan
dilanjutkan.
Dalam Raker tersebut, Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh
Ketua Komisi V, Lasarus, memberikan sejumlah catatan dan arahan. Komisi V
menyetujui usulan pergeseran anggaran antarprogram dan antarsatuan kerja eselon
I, percepatan pelaksanaan pinjaman luar negeri maupun dalam negeri, serta
pembukaan blokir anggaran Kementerian PU TA 2025.
Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian PU untuk
mempercepat realisasi capaian serapan APBN 2025, yang per saat ini tercatat
59,06% untuk realisasi keuangan dan 61,54% untuk realisasi fisik.
Arahan tambahan dari Komisi V meliputi percepatan proses
lelang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk kegiatan TA 2026, peningkatan
keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek bersumber APBN, percepatan
penyelesaian jaringan irigasi dari bendungan yang sudah terbangun, optimalisasi
koordinasi dengan Kementerian Keuangan, serta perhatian khusus terhadap
pemerataan alokasi anggaran antarwilayah.
“Terima kasih untuk jajaran Kementerian PU, mohon
untuk mengakomodir masukan dan saran dari anggota Komisi V DPR RI. Namun tetap
memperhatikan readiness criteria dan kemampuan fiskal. Di era kepemimpinan Menteri Dody, mohon pemerataan antarwilayah menjadi isu
utama untuk mengatasi kesenjangan. Infrastruktur yang perlu kita kejar terutama
di luar pulau Jawa sebagai pusat sumber daya alam, namun di pulau Jawa juga
tidak kalah penting karena pergerakan ekonomi juga masif,” pesan Ketua
Komisi V DPR RI, Lasarus.
Menanggapi masukan tersebut, Menteri Dody menekankan
pentingnya percepatan di berbagai proses teknis untuk menjaga ritme pelaksanaan
anggaran. “Kami tengah melakukan percepatan penyediaan barang dan jasa serta
upaya percepatan lainnya. Kami sangat mengharapkan dukungan pimpinan dan
anggota Komisi V, termasuk terkait pembahasan Inpres Jalan Daerah dan Inpres
Irigasi. Kami mencatat pada hari ini ada 28 masukan dari Anggota Dewan. Tentu
akan kami tindaklanjuti secara tertulis dalam waktu singkat agar bisa memberikan
jawaban yang komprehensif dan menyeluruh,” ujar Menteri Dody.
Menutup rapat, Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas
evaluasi dan masukan dari legislatif. “Kami mengucapkan terima kasih kepada
Ketua, Wakil Ketua, dan segenap Anggota Komisi V DPR RI atas masukan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program 2026. Kami
memahami dinamika yang mempengaruhi kinerja anggaran, namun kami tetap
berkomitmen menjalankan seluruh program secara efektif. Seluruh saran
konstruktif akan kami tindak lanjuti demi mewujudkan pembangunan infrastruktur
yang adil dan berkelanjutan,” ungkap Menteri Dody.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja,
Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo
Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
