Makassar, 17 Desember 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjamin kesiapan jalan nasional, jalan tol, dan infrastruktur sumber daya air dalam menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa kesiapan infrastruktur ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait kesiapsiagaan nasional.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden terkait kesiapsiagaan
nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dalam menghadapi periode Natal 2025 dan
Tahun Baru 2026 memastikan bahwa seluruh penanganan darurat tetap berjalan
tanpa mengurangi kesiapan infrastruktur untuk melayani masyarakat pada periode
Natal dan Tahun Baru,” ungkap Menteri Dody.
Lebih lanjut, Menteri Dody menyatakan bahwa Kementerian PU
memastikan ruas-ruas terdampak bencana terus dipulihkan, sementara jaringan
jalan nasional maupun jalan tol di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan
berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kesiapan layanan konektivitas
nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan
pelayanan, baik di jalan tol maupun non-tol, dapat dilaksanakan sesuai rencana.
Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Makassar, Sulawesi
Selatan, Minggu (14/12), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga
Kementerian PU, Triono Junoasmono, menekankan bahwa pemulihan jalan terdampak
bencana terus berjalan.
“Kami berkomitmen memastikan Jalan Nasional, Jalan Tol,
infrastruktur sumber daya air, serta prasarana strategis berada dalam kondisi
siap untuk menghadapi puncak Nataru dan adanya potensi cuaca ekstrem,” ujar
Triono Junoasmono. Ia menambahkan bahwa Kementerian PU telah menyiagakan
personel, peralatan berat, dan posko siaga hingga periode Nataru 2025/2026
berakhir, guna menjamin keselamatan masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi
Selatan.
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jalan nasional sepanjang
1.739,2 km dengan tingkat kemantapan mencapai 97,78%. Untuk mendukung
kelancaran arus transportasi selama Nataru, Kementerian PU melalui Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan menyiagakan 74 unit
peralatan penanganan, terdiri dari 67 unit yang ditempatkan langsung pada ruas
jalan nasional dan 7 unit di Kantor BBPJN Sulawesi Selatan.
Selain itu, akan disiapkan juga tiga set Jembatan Bailey sepanjang
78 meter serta Jembatan Aramco sepanjang 48 meter untuk kebutuhan penanganan
darurat. Dari target 17 Posko Nataru, telah terbangun sebanyak 14 posko yang
dilengkapi fasilitas istirahat, musala, toilet, serta peralatan K3.
Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina
Marga, Freddy Siagian, mengatakan bahwa penanganan titik rawan genangan juga
menjadi prioritas, terutama di Kota Makassar. Titik tersebut antara lain di
Jalan Tol Ir. Sutami, Ruas Perintis Kemerdekaan, dan Ruas A.P. Pettarani.
Sedangkan di Kabupaten Maros, titik rawan berada di Jalan Sudirman, Jalan
Ratulangi, Jalan Makmur Dg. Sitakka, dan Jalan Lanto Dg. Pasewang.
“Kementerian PU melalui BBWS Pompengan Jeneberang dan BUJT tengah
merancang langkah penanganan terpadu untuk mengatasi luapan sungai yang kerap
memengaruhi badan jalan nasional,” terang Freddy Siagian.
Sementara itu, di sektor jalan tol, Sekretaris Badan Pengatur
Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, memaparkan kesiapan ruas Ujung Pandang
Seksi 1–3 dan Makassar Seksi IV sepanjang 24,85 km.
“PT Makassar Metro Network (MMN) telah menambah mobile
reader, menaikkan pagu top up uang elektronik, serta
menyediakan 1.750 kartu e-toll. Untuk antisipasi cuaca ekstrem, tim
drainase diperkuat dan satu unit pompa tambahan telah dipasang di Tol Makassar
Seksi IV,” tambah Ni Komang.
Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem diperkuat melalui
penambahan tim Rumija (Ruang Milik Jalan) dan drainase serta pemasangan satu
unit pompa tambahan di Jalan Tol Makassar Seksi IV. Seluruh layanan juga
didukung posko terpadu dan patroli bersama kepolisian selama 24 jam.
Dari sisi sumber daya air, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
Ditjen SDA, A. Adi Umar Dani, menjelaskan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai
(BBWS) Pompengan Jeneberang telah mendirikan Posko Bencana di seluruh wilayah
sungai, termasuk Saddang, Pompengan Larona, Walanae-Cenranae, dan Jeneberang.
Alat berat seperti excavator, dump truck, pompa mobile,
perahu karet, serta cadangan material bronjong dan geobag telah
siap dimobilisasi sewaktu-waktu dari workshop di Kabupaten
Luwu, Wajo, Pinrang, dan Kota Makassar.
Lebih lanjut, Adi Umar Dani menerangkan bahwa sebagai langkah
antisipasi banjir di Kabupaten Pangkep dan Wajo, secara jangka pendek akan
dilaksanakan pemeliharaan sungai yang berkoordinasi dengan Pemda. Sedangkan
untuk jangka panjang, penanganan banjir di Kabupaten Pangkep memerlukan studi
pengendalian banjir, sementara di Kabupaten Wajo diperlukan detail desain untuk
tindak lanjut master plan penanganan banjir dan sedimen di
Danau Tempe.
Sesuai master plan Danau Tempe tahun 2003,
mengingat penanganan sedimentasi Danau Tempe mencapai 600–700 ribu m³ per tahun
dari tujuh sungai utama, Kementerian PU merencanakan pembangunan beberapa check
dam (cekdam). Adapun pengendalian banjir direncanakan melalui
pembangunan bendungan seperti Bendungan Wallimpong, Boya, Paddangeng, Lawo,
Torere, serta kolam retensi di Soppeng dan Wajo sebagai solusi jangka panjang.
Mendengar paparan yang disampaikan Kementerian PU, Wakil Ketua
Komisi V DPR RI yang saat itu menjadi ketua rombongan, Andi Iwan Darmawan Aras,
mengapresiasi kesiapan Kementerian PU dan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI.
Ia juga meminta seluruh mitra kerja terus berkoordinasi dan memahami tugas
serta fungsi masing-masing.
“Karena persiapan seperti ini dilakukan setiap tahun, kami
berharap seluruh mitra memahami tugasnya masing-masing. Mohon layanan laik
operasi menjadi perhatian agar tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya,”
kata Andi Iwan Darmawan Aras.
Program kerja
ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam
menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
