Jakarta, 26 November 2025 – PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”), perusahaan konstruksi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pemaparan strategi dan implementasi KIP dalam Uji Publik Monitoring & Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Kamis, 20 November 2025, di Jakarta. Direktur Manajemen Risiko & Legal, Tommy Wiranata Anwar menyampaikan langkah-langkah perusahaan dalam memastikan akses informasi yang transparan, akuntabel, mudah dijangkau, serta berorientasi pada pemenuhan hak publik sesuai amanat Undang-Undang KIP.
Sebagai salah satu perusahaan konstruksi nasional di Indonesia, PTPP menempatkan keterbukaan informasi sebagai pilar penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan membangun kepercayaan publik. Melalui penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), perusahaan memastikan seluruh kebijakan, dokumen layanan informasi, kanal publikasi, serta standar operasional berjalan sesuai prinsip good corporate governance.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor, mitra, dan regulator.
“PTPP terus memperluas akses informasi publik melalui kanal resmi yang lebih terstruktur, transparan, dan mudah diakses. Transparansi menjadi wujud tanggung jawab kami sebagai BUMN karya untuk memperkuat kepercayaan publik dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Joko.
PTPP menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi fokus utama dalam memperkuat layanan keterbukaan informasi. Pengembangan Website PPID dan Mobile PPID, sistem e-procurement yang makin transparan, integrasi data proyek, hingga berbagai platform informasi investor disiapkan untuk memastikan publik memperoleh data yang akurat dan mudah diakses. Langkah ini juga memperkuat efisiensi internal sekaligus mengurangi potensi miskomunikasi, disinformasi, dan keterlambatan layanan.
Sejalan dengan program Asta Cita, PTPP memastikan bahwa transparansi dan tata kelola yang baik menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan nasional. Keterbukaan informasi diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ekosistem bisnis yang kompetitif.
Selain penguatan kanal informasi publik, PTPP juga menyoroti pentingnya komunikasi yang proaktif kepada pemangku kepentingan. Melalui publikasi proyek strategis, milestone konstruksi, inovasi teknologi, hingga keberlanjutan perusahaan, PTPP memastikan masyarakat dapat mengikuti perkembangan kontribusi BUMN karya terhadap pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
Dengan rekam jejak 494 proyek dalam satu dekade terakhir, sertifikasi internasional, penguatan green construction, hingga portofolio global di Filipina, PTPP memastikan transparansi menjadi bagian integral dari setiap proses bisnis. Perusahaan meyakini bahwa keterbukaan informasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar, memperkuat reputasi korporasi, dan menciptakan fondasi yang sehat bagi pertumbuhan jangka panjang.
“PTPP siap terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan menjadikan transparansi sebagai standar dalam budaya perusahaan. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” pungkas Joko.
–SELESAI–
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
