Bendera Sobek Berkibar, LSM PMPRI Soroti Kantor Desa Samparwadi

- Editor

Senin, 30 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AlgariNews.com, Serang Banten | Kepala desa samparwadi terkesan masa bodo terkait adanya Bendera Merah Putih yang sobek dan masih tetap berkibar di depan Kantor Desa Samparwadi, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten, sungguh sangat mencengangkan, kejadian ini bukan pertama kalinya, melainkan sudah yang kedua kalinya, Senin (30/10/2023).

 

Dari hasil Pantauan awak media dan LSM PMPRI ketika melewati Kantor Desa Samparwadi tersebut dan melihat langsung Bendera Merah Putih yang sobek dan sangat kusam, tetap berkibar didepan kantor desa.

 

Sekjen LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Hujaini Syah. AK angkat bicara terkait bendera merah putih yang sobek dan tetap dikibarkan, ia mengatakan sangat tragis padahal baru beberapa bulan kantor desa Samparwadi sempat viral diberitakan terkait dua bendera yang sobek, tepat nya pada tanggal (30/3/2023) baru beberapa bulan sudah sobek lagi, artinya bendera yang dibeli kualitasnya kurang bagus dan asal beli bendera saja.

 

” Harusnya kejadian ini jangan sampai terulang kembali apa lagi benderanya berkibar didepan kantor desa, sama saja mencontohkan yang tidak baik kepada masyarat,” ucapnya.

Baca Juga :  Dinilai Lecehkan Profesi Advokat dengan Kejahatan Verbalistik, Para Tokoh Muda di Banten Dorong Nirin Jubir Minta Maaf

 

Hujaini juga memaparkan, Hal itu sudah jelas-jelas diatur di dalam Undang – Undang nomor 24 tahun 2009 yang mana telah mengibarkan bendera yang sudah kusam, Robek dan Rusak dan didalam undang undang tersebut Ada Ancaman Pidana yaitu Jika seseorang dengan sengaja Mengibarkan Bendera Merah Putih yang dinilai tidak Layak, dapat di Ancam Pidana dan hal ini diatur dalam Pasal 24 huruf. C , Yang isinya mengibarkan bendera negara yang Rusak. Robek. Luntur, Kusut Atau Kusam dengan ketentuan Pidana Pasal 67 Huruf B : Apabila dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara Yang rusak robek Luntur kusut atau Kusam sebagai mana di maksud dalam Pasal 24 Hurup C Maka dapat di Pidana Paling Lama 1 (SatuTahun) Atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

 

“Bendera adalah lambang dari sebuah negara dan Simbol kebesaran negara yang sangat dihargai oleh bangsa-bangsa lain tentu dengan robeknya bendera sama dengan merobek robek hati kita selaku anak bangsa ini,’ ujar sekjen LSM PMPRI.

Baca Juga :  Ormas Badak Banten Gelar Acara Pelantikan Dan Pengukuhan Empat Pengurus  DPC Di Zona Enam

 

Untuk itu, kepada bapak Camat Tirtayasa dan aparat hukum setempat agar memberikan teguran kepada kepala desa Samparwadi, agar ada efek jera, jika masih terulang kembali sama saja kepala desa Samparwadi menghina lambang negara republik indonesia,

 

Hujaini juga berharap, kepada kepala desa dan perangkatnya selaku seorang tokoh masyarakat sebagai pejabat yang haruslah menjadi contoh dan suritauladan yang baik kepada warganya.

 

“sebagai anak bangsa dan pejabat publik jika sudah tidak peduli dengan bendera merah putih, apakah mungin kita akan peduli dengan kondisi bangsa dan negara kita apakah kita masih ada rasa cinta terhadap tanah air kita ini,” tandasnya.

 

Kardi kepala desa samparwadi ketika dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan WhatsApp ia mengatakan terimakasih infonya

 

” karena baru tiga bulan diganti, besok kita pastikan akan di ganti dengan yang baru,” tutupnya.

(Red)

Berita Terkait

Sidak PT SNI, DLH Temukan Sejumlah Izin Belum Lengkap
KMMP Desak Kejaksaan Bongkar Tuntas Korupsi Smartboard Langkat
Tender Rp193,6 Miliar Tanggul NCICD Disorot, Puluhan Peserta Gugur – Kritik Tajam Jumari Purnama
Contoh Positif! Warga Langkat Kembalikan Lahan Hutan Lindung Tanpa Paksaan
DPC PDIP Sergai Serahkan Mandat BMI, Abdul Hamid Nahkodai Periode 2025–2030
LSM RIB SOROT TAJAM PROYEK OSS BKPM 2026: PENUNJUKAN LANGSUNG Rp30,6 MILIAR DIDUGA SARAT MASALAH
Poniran, selaku kepala desa sekaligus merangkup ketua abdesi kecamatan Tanjung sari , Diduga merekayasa anggaran dana desa demi kepentingan diri pribadi, 
Dugaan Percaloan Kembali Mencoreng Pelayanan Satpas Satlantas Polres Garut, Warga Diminta Bayar Tambahan Untuk SIM Instan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 11:35 WIB

Sidak PT SNI, DLH Temukan Sejumlah Izin Belum Lengkap

Rabu, 29 April 2026 - 11:13 WIB

KMMP Desak Kejaksaan Bongkar Tuntas Korupsi Smartboard Langkat

Selasa, 28 April 2026 - 14:41 WIB

Tender Rp193,6 Miliar Tanggul NCICD Disorot, Puluhan Peserta Gugur – Kritik Tajam Jumari Purnama

Selasa, 28 April 2026 - 13:11 WIB

Contoh Positif! Warga Langkat Kembalikan Lahan Hutan Lindung Tanpa Paksaan

Selasa, 28 April 2026 - 13:03 WIB

DPC PDIP Sergai Serahkan Mandat BMI, Abdul Hamid Nahkodai Periode 2025–2030

Selasa, 28 April 2026 - 12:45 WIB

LSM RIB SOROT TAJAM PROYEK OSS BKPM 2026: PENUNJUKAN LANGSUNG Rp30,6 MILIAR DIDUGA SARAT MASALAH

Minggu, 19 April 2026 - 13:30 WIB

Poniran, selaku kepala desa sekaligus merangkup ketua abdesi kecamatan Tanjung sari , Diduga merekayasa anggaran dana desa demi kepentingan diri pribadi, 

Sabtu, 18 April 2026 - 07:47 WIB

Dugaan Percaloan Kembali Mencoreng Pelayanan Satpas Satlantas Polres Garut, Warga Diminta Bayar Tambahan Untuk SIM Instan

Berita Terbaru

Bisnis

Sidak PT SNI, DLH Temukan Sejumlah Izin Belum Lengkap

Rabu, 29 Apr 2026 - 11:35 WIB