Mobil Dinas ‘Ganti Kulit’, Penyamaran Kendaraan Dinas, Tindakan Melanggar Hukum!

- Editor

Sabtu, 8 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Algarinews.com | Serdang Bedagai, Plat merah mobil dinas yang seyogyanya adalah mobil yang digunakan untuk keperluan kedinasan sebagai alat yang disediakan negara kepada si pemangku jabatan dan harus digunakan sebaik-baiknya pada porsi pekerjaan di pemerintah kabupaten atau kota khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Sabtu (08/06/2024).

 

Masyarakat dihebohkan dengan kasus penyamaran kendaraan dinas yang melanggar hukum. Sebuah keberanian yang berujung pada potensi pidana!

 


Mobil dengan pelat nomor merah, tanda khas kendaraan dinas pemerintahan, mengubah identitasnya menjadi hitam. Mobil bertipe SUV dengan plat bernomor Polisi BK 8317 NX. Nangkring dirumah salah satu diduga oknum PNS Dinas Kesehatan Sergai, mobil tersebut awak media temukan pada hari Selasa pagi tanggal 04 Juni 2024 pukul 11:03 WIB. Aksi tersebut tidak hanya mencuri perhatian, tetapi juga menyalahi hukum yang mengatur penggunaan kendaraan dinas.

Baca Juga :  Pos TNI AL Pulau Jemur Resmi Masuk Di Jajaran Lanal Dumai

 

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, setiap kendaraan dinas harus dilengkapi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merah yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri.

Baca Juga :  Kasat Reskrim Ajak Media Jaga Suasana Kondusif di Melawi

 

“Pelanggaran ini bisa berujung pada sanksi pidana kurungan hingga dua bulan atau denda hingga Rp500.000,00,” tegas Kepolisian.

 

Saat dikonfirmasi awak media kepala Badan Pengelolalaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKA kabupaten Serdang Bedagai. “Coba koordinasi dengan dinasnya bang, koordinasikan ke dinas kesehatannya.”

 

Penyamaran kendaraan dinas bukanlah sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengancam keamanan dan kredibilitas institusi. Masyarakat diingatkan untuk tetap waspada dan melaporkan setiap pelanggaran demi tegaknya hukum dan ketertiban.

Berita Terkait

Sidak PT SNI, DLH Temukan Sejumlah Izin Belum Lengkap
KMMP Desak Kejaksaan Bongkar Tuntas Korupsi Smartboard Langkat
Tender Rp193,6 Miliar Tanggul NCICD Disorot, Puluhan Peserta Gugur – Kritik Tajam Jumari Purnama
Contoh Positif! Warga Langkat Kembalikan Lahan Hutan Lindung Tanpa Paksaan
DPC PDIP Sergai Serahkan Mandat BMI, Abdul Hamid Nahkodai Periode 2025–2030
LSM RIB SOROT TAJAM PROYEK OSS BKPM 2026: PENUNJUKAN LANGSUNG Rp30,6 MILIAR DIDUGA SARAT MASALAH
Poniran, selaku kepala desa sekaligus merangkup ketua abdesi kecamatan Tanjung sari , Diduga merekayasa anggaran dana desa demi kepentingan diri pribadi, 
Dugaan Percaloan Kembali Mencoreng Pelayanan Satpas Satlantas Polres Garut, Warga Diminta Bayar Tambahan Untuk SIM Instan
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 11:35 WIB

Sidak PT SNI, DLH Temukan Sejumlah Izin Belum Lengkap

Rabu, 29 April 2026 - 11:13 WIB

KMMP Desak Kejaksaan Bongkar Tuntas Korupsi Smartboard Langkat

Selasa, 28 April 2026 - 14:41 WIB

Tender Rp193,6 Miliar Tanggul NCICD Disorot, Puluhan Peserta Gugur – Kritik Tajam Jumari Purnama

Selasa, 28 April 2026 - 13:11 WIB

Contoh Positif! Warga Langkat Kembalikan Lahan Hutan Lindung Tanpa Paksaan

Selasa, 28 April 2026 - 13:03 WIB

DPC PDIP Sergai Serahkan Mandat BMI, Abdul Hamid Nahkodai Periode 2025–2030

Selasa, 28 April 2026 - 12:45 WIB

LSM RIB SOROT TAJAM PROYEK OSS BKPM 2026: PENUNJUKAN LANGSUNG Rp30,6 MILIAR DIDUGA SARAT MASALAH

Minggu, 19 April 2026 - 13:30 WIB

Poniran, selaku kepala desa sekaligus merangkup ketua abdesi kecamatan Tanjung sari , Diduga merekayasa anggaran dana desa demi kepentingan diri pribadi, 

Sabtu, 18 April 2026 - 07:47 WIB

Dugaan Percaloan Kembali Mencoreng Pelayanan Satpas Satlantas Polres Garut, Warga Diminta Bayar Tambahan Untuk SIM Instan

Berita Terbaru

Bisnis

Mei Banyak Libur, Dompet Bisa Ikut “Libur”?

Sabtu, 2 Mei 2026 - 18:00 WIB