algarinews.com – Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai mutasi besar-besaran perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) jelang Pemilu 2024 sebagai penerapan kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (sistem merit).
“IPW melihat mutasi besar-besaran menjelang pemilu ini adalah penerapan merit sistem dan juga penempatan oleh Polri untuk kelancaran Pemilu 2024,” terangnya.
IPW juga mengharapkan institusi Polri netral di dalam Pemilu 2024 ini sesuai dengan semangat dalam UU No.2 Tahun 2022 dan juga agar Polri bisa memberikan sumbangsih legitimasi bagi Pemilu 2024.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi besar-besaran sejumlah perwira tinggi (pati) hingga perwira menengah (pamen). Mulai dari posisi Kapolda hingga Kakorlantas Polri pun dilakukan mutasi. Hal itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023. Total ada 513 pati hingga pamen yang dimutasi.
Kendati demikian, Sugeng tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Polri saat ini berkenaan dengan netralitas.
“Memang berat untuk Polri saat ini tantangannya. Khususnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Polri adalah instrumen daripada lembaga kepresidenan di dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum,” lanjutnya.
Kondisi itu akan membawa konsekuensi pada tataran praksis. Sebab putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka juga ikut kontestasi Pilpres 2024.
“Tetapi dalam tataran praksis Pemilu 2024, ini adalah kondisi yang sangat baru, kondisi yang cukup pelik karena dalam posisi presiden yang dijabat oleh Jokowi terjadi cukup komplikasi politik, di mana anaknya menjadi salah satu calon,” pungkasnya.
